A & A Law Office is the best Law Firm in Bali. Team Divorce lawyer in Bali have experience in divorce, joint property agreement, the agreement due to divorce, endowments, grants, Pardon, Guardianship, Child Custody, Alimony, Property Inheritance, Prenuptial Agreement, Postnuptial Agreement, etc. Divorce lawyers in Bali we have experienced family law Matters deal with … Read more
Under Law Number 1 of 1974 on Marriage (“1974 Marriage Law“), a marriage conducted in Indonesia becomes valid if it is done in accordance with each of religion and belief in Indonesia. Further, Government Regulation Number 9 of 1975 on Implementation of 1974 Marriage Law (“1975 Marriage Regulation“) regulates a procedure to register a marriage. … Read more
Indonesian law states that a couple must share the same religion to get married. For marriage purposes, there are five religions legally recognised in Indonesia: Muslim Protestant Catholic Hindu Buddhist A foreigner must practise one of these faiths, or a legal marriage cannot take place. For Indonesians, religious affiliation is part of social and legal … Read more
Saat ini Indonesia telah mengenal Perjanjian Kawin yang dibuat setelah menikah (atau biasa disebut “Postnuptial Agreement“). Pada prinsipnya Postnuptial Agreement sama seperti Perjanjian Kawin Pra-Nikah (Prenuptial Agreement), yaitu hanya mengatur tentang harta kekayaan didalam perkawinan, terutama terhadap Pemisahan atas Harta Bersama. Namun demikian diperbolehkan untuk memberi penegasan terhadap Harta Bawaan maupun mengatur mengenai kewajiban Suami terhadap biaya kehidupan dan lain sebagainya. … Read more
Perjanjian kawin (perjanjian pemisahan harta) kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai … Read more
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama masa perkawinan. Hal ini menjadi kabar baik untuk pasangan kawin campur yang belum memiliki perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) Namun faktanya Putusan MK tersebut banyak menimbulkan pertanyaan di lapangan khususnya mengenai aturan pelaksanaan dari putusan tersebut. Khususnya … Read more
Mahkamah Konstitusi (MK) menangkap kerisauan pasangan suami-istri ini. Akhirnya MK memberi tafsir baru atas ketentuan UU Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan itu. Lewat Putusan MK yang dibacakan pada akhir Oktober 2016 lalu, MK menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Tapi juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Dalam putusan itu pula MK menyatakan, perjanjian … Read more
In regards to the marital property divisions, The 1974 Indonesian Marriage law stipulates that: “if an Indonesian marriage is terminated by a divorce, the marital property shall be distributed in accordance with law” . Generally, the court would authorized both parties to distribute their own marital property and both parties would be required to create an additional … Read more
In regards to the child custody within an Indonesian divorce proceedings, the court would generally given the child custody to the mother, as stipulated on article 105 of The Compilation of Islamic Law. Nevertheless, it is also possible that the father shall retain the custody rights, in terms that the mother has an inappropriate manner … Read more
Bagi seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang bermaksud untuk menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing (“WNA”) (perkawinan campuran) di luar wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan berlaku syarat sebagai berikut: dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan UU Perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut tidak serta merta sah dan … Read more
