Perjanjian kawin (perjanjian pemisahan harta) kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai … Read more
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama masa perkawinan. Hal ini menjadi kabar baik untuk pasangan kawin campur yang belum memiliki perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) Namun faktanya Putusan MK tersebut banyak menimbulkan pertanyaan di lapangan khususnya mengenai aturan pelaksanaan dari putusan tersebut. Khususnya … Read more
Seorang WNA (Warga Negara Asing) boleh membuat wasiat di Indonesia tentang hartanya yang ada di Indonesia. Karena pembuatan wasiat di dasarkan pada letak dimana harta tersebut berada. Artinya, dalam hal kepemilikan asset di luar negeri, maka yang berwenang untuk membuat wasiat di tempat di mana asset tersebut berada adalah Notaris/ pejabat yang ditunjuk dengan mekanisme sesuai aturan yang … Read more
Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tatacara perceraian di depan sidang … Read more
Mahkamah Konstitusi (MK) menangkap kerisauan pasangan suami-istri ini. Akhirnya MK memberi tafsir baru atas ketentuan UU Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan itu. Lewat Putusan MK yang dibacakan pada akhir Oktober 2016 lalu, MK menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Tapi juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Dalam putusan itu pula MK menyatakan, perjanjian … Read more
In regards to the marital property divisions, The 1974 Indonesian Marriage law stipulates that: “if an Indonesian marriage is terminated by a divorce, the marital property shall be distributed in accordance with law” . Generally, the court would authorized both parties to distribute their own marital property and both parties would be required to create an additional … Read more
In regards to the child custody within an Indonesian divorce proceedings, the court would generally given the child custody to the mother, as stipulated on article 105 of The Compilation of Islamic Law. Nevertheless, it is also possible that the father shall retain the custody rights, in terms that the mother has an inappropriate manner … Read more
Background Ministry of Finance has issued the Minister of Finance Regulation Number 90/PMK.03/2015 on the Amendment of Minister of Finance Regulation Number 253/PMK.03/2008 on the Certain Corporate Taxpayer as the Income Tax Collector from the Buyer on the Selling of Goods Classified as Very Luxurious (“PMK 90/2015”) to amend the Minister of Finance Regulation Number … Read more
Dasar hukum mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di antaranya tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 16/2015”) sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara … Read more
Baik UU Ketenagakerjaan, Permenaker 16/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker 35/2015, serta peraturan pelaksana lainnya tidak mengatur mengenai etika TKA. Meski demikian, etika kesantunan dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi. Di samping itu, perusahaan dapat mengaturnya sendiri dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, atau Perjanjian Kerja Bersama. Walaupun tidak diatur mengenai etika TKA, … Read more
